MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang mempunyai peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. MPR terdiri dari dua kamar yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Seperti apa tugas pokok MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia kecuali? Berikut penjelasannya.
Tugas Pokok MPR
MPR mempunyai tugas pokok untuk melakukan beberapa hal, yaitu:
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara.
- Menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam UUD 1945.
- Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden.
- Menerima dan menetapkan laporan pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan Undang-Undang.
- Mengajukan usul perubahan UUD 1945 dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.
- Menyelenggarakan sidang tahunan dan lain-lain sidang yang dianggap diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
Berbagai tugas yang dilakukan MPR tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasannya pada sub judul berikut.
Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah dan Lembaga Negara
MPR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Melalui tugas ini, MPR dapat menilai sejauh mana kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jika ditemukan kekurangan atau pelanggaran, MPR dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk menyikapinya.
Pengawasan yang dilakukan MPR tidak hanya terhadap kinerja pemerintah, tetapi juga terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, MPR dapat menilai kinerja DPR, DPD, MA (Mahkamah Agung), dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Menetapkan Peraturan Perundang-undangan
MPR juga berperan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan keadaan negara Indonesia saat ini. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh MPR harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Menetapkan GBHN sebagai Pedoman Pemerintahan Negara
GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. GBHN ditetapkan oleh MPR sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan nasional. GBHN diperbarui setiap lima tahun sekali dan menjadi pedoman bagi pembangunan nasional.
Menetapkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
MPR juga bertanggung jawab untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan setelah melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh DPR dan DPD. MPR menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR dan DPD.
Menerima dan Menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Presiden
Presiden wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Undang-Undang setiap tahunnya. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada MPR untuk dinilai. MPR kemudian menetapkan laporan pertanggungjawaban presiden setelah melalui proses evaluasi yang ketat.
Mengajukan Usul Perubahan UUD 1945
MPR berhak mengajukan usul perubahan UUD 1945. Proses perubahan UUD 1945 harus melalui proses yang panjang dan melibatkan DPR serta presiden. Setelah melalui proses yang panjang, perubahan UUD 1945 baru bisa diresmikan dan diberlakukan.
Menyelenggarakan Sidang Tahunan dan Lain-lain Sidang
MPR menyelenggarakan sidang tahunan dan lain-lain sidang yang dianggap diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sidang tahunan MPR diadakan pada bulan Agustus setiap tahunnya dan dihadiri oleh presiden, wakil presiden, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD. Sidang tahunan MPR membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kelangsungan negara.
Selain sidang tahunan, MPR juga bisa mengadakan sidang lain yang dianggap diperlukan. Sidang lain ini bisa diadakan untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tugas MPR. Sidang lain MPR bisa diadakan dengan persetujuan pimpinan MPR.
Kesimpulan
Demikianlah penjelasan mengenai tugas pokok MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia kecuali. Berbagai tugas yang dilakukan MPR tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Dengan memahami tugas MPR, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal dan memahami sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.