Pengertian Anti Dumping
Anti dumping adalah tindakan negara yang melarang impor barang dari suatu negara dengan harga yang di bawah harga pasar. Tujuan dari peraturan anti dumping adalah untuk menjamin keadilan dalam perdagangan internasional dan mencegah kerugian bagi produsen dalam negeri.
Aspek Hukum Anti Dumping
Peraturan anti dumping di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang tersebut, anti dumping diartikan sebagai kegiatan impor barang dengan harga di bawah harga normal pasar.
Proses Penetapan Anti Dumping
Proses penetapan anti dumping dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Prosesnya dimulai dengan adanya laporan dari produsen dalam negeri yang merasa dirugikan oleh praktik dumping. Setelah itu, dilakukan investigasi untuk menentukan apakah dumping tersebut terjadi dan menyebabkan kerugian bagi produsen dalam negeri.
Penerapan Anti Dumping
Jika dumping terbukti terjadi dan menyebabkan kerugian bagi produsen dalam negeri, maka pemerintah dapat menerapkan anti dumping dengan menetapkan bea masuk tambahan terhadap barang yang diduga di-dump.
Keuntungan Anti Dumping
Peraturan anti dumping memberikan keuntungan bagi produsen dalam negeri dengan memperkuat daya saing dan mencegah persaingan yang tidak sehat. Selain itu, peraturan anti dumping juga memberikan keuntungan bagi konsumen dengan menjamin ketersediaan barang yang bermutu dan harga yang stabil.
Kritik Terhadap Anti Dumping
Ada beberapa kritik terhadap peraturan anti dumping, di antaranya adalah bahwa peraturan ini dapat menimbulkan perselisihan perdagangan antara negara-negara. Selain itu, peraturan ini juga dapat menimbulkan monopoli di dalam negeri dan tidak memberikan kesempatan bagi produk impor untuk bersaing secara sehat.
Kesimpulan
Peraturan anti dumping merupakan tindakan negara yang melarang impor barang dari suatu negara dengan harga yang di bawah harga pasar. Proses penetapan anti dumping dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan penerapannya dilakukan dengan menetapkan bea masuk tambahan terhadap barang yang diduga di-dump. Peraturan ini memberikan keuntungan bagi produsen dalam negeri dengan memperkuat daya saing dan mencegah persaingan yang tidak sehat, serta bagi konsumen dengan menjamin ketersediaan barang yang bermutu dan harga yang stabil. Namun, ada beberapa kritik terhadap peraturan ini yang perlu diperhatikan.