Pendahuluan
Kodifikasi merupakan suatu proses perumusan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menyatukan berbagai peraturan hukum yang bersifat fragmentaris atau tersebar dalam banyak peraturan. Di Indonesia, kodifikasi diawali dengan masa penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga saat ini. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah, fungsi, serta perkembangan kodifikasi di Indonesia.
Sejarah Kodifikasi di Indonesia
Sejarah kodifikasi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada tahun 1847, Gubernur Jenderal D.A.W. Harmssen memerintahkan agar dibuat suatu sistem hukum yang terdiri dari 3 kitab hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Namun, upaya kodifikasi yang dilakukan oleh Belanda tersebut tidak memperhitungkan sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, kodifikasi yang dibuat tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat.
Pada masa kemerdekaan Indonesia, kodifikasi diadopsi dan diubah mengikuti kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1945, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa hukum nasional Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan lagi berdasarkan hukum Belanda.
Fungsi Kodifikasi di Indonesia
Kodifikasi memiliki beberapa fungsi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan masyarakat, diantaranya:
- Mendorong integrasi dan harmonisasi hukum
- Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat
- Memudahkan penerapan hukum dan pengadilan
- Meningkatkan efisiensi hukum dan birokrasi
Perkembangan Kodifikasi di Indonesia
Sejak masa kemerdekaan, kodifikasi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa bentuk kodifikasi yang telah dibuat antara lain:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 1946
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1847
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada tahun 1847
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
Perkembangan kodifikasi di Indonesia tidak hanya meliputi pembuatan undang-undang, tetapi juga meliputi pembuatan peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Semua peraturan ini harus disesuaikan dengan konstitusi dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
Kesimpulan
Kodifikasi di Indonesia merupakan suatu proses perumusan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menyatukan berbagai peraturan hukum yang bersifat fragmentaris atau tersebar dalam banyak peraturan. Kodifikasi dimulai pada masa penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga saat ini. Kodifikasi memiliki beberapa fungsi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan masyarakat. Perkembangan kodifikasi di Indonesia meliputi pembuatan undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.