Indonesia adalah negara yang memiliki sistem penegakan hukum yang kompleks, mulai dari hukum acara pidana hingga undang-undang terkait penangkapan dan penahanan. Salah satu undang-undang terkait penangkapan dan penahanan yang penting untuk diketahui adalah Pasal 98 KUHAP atau yang biasa disebut Pasal Penangkapan dan Penahanan.
Apa itu Pasal 98 KUHAP?
Pasal 98 KUHAP berisi ketentuan tentang penangkapan dan penahanan seseorang terkait perkara pidana. Pasal ini memberikan petunjuk dan batasan bagi aparat penegak hukum, agar mereka dapat melakukan penangkapan dan penahanan dengan cara yang sesuai hukum dan tidak merugikan hak asasi manusia.
Secara spesifik, Pasal 98 KUHAP menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat ditangkap dan ditahan dalam waktu yang wajar serta dengan cara yang sesuai dengan hukum. Selain itu, Pasal ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia selama proses penangkapan dan penahanan.
Prosedur Penangkapan dan Penahanan yang Sah
Agar penangkapan dan penahanan seseorang dianggap sah, ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 98 KUHAP. Berikut adalah beberapa prosedur tersebut:
Mengenali Identitas Petugas Penangkapan
Setiap petugas penangkapan harus mengenakan seragam dan menunjukkan kartu tanda pengenal resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Selain itu, petugas juga harus menjelaskan alasan dan dasar hukum yang menjadi dasar penangkapan atau penahanan.
Memberikan Hak Tersangka atau Terdakwa
Setelah ditangkap atau ditahan, tersangka atau terdakwa harus segera diberitahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan dari pengacara atau penasihat hukum.
Memberikan Pelayanan Kesehatan
Apabila tersangka atau terdakwa membutuhkan pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum harus memberikan akses untuk mendapat pelayanan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan tersangka atau terdakwa selama proses penangkapan dan penahanan.
Melakukan Penangkapan atau Penahanan secara Proporsional
Penangkapan atau penahanan seseorang harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Misalnya, pihak berwenang tidak boleh menggunakan kekerasan atau melakukan tindakan yang merendahkan martabat manusia selama melakukan penangkapan atau penahanan.
Batas Waktu Penahanan
Setelah ditangkap atau ditahan, tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan secara sembarangan tanpa ada batasan waktu. Pasal 98 KUHAP memberikan batasan waktu penahanan yang wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Batas waktu penahanan tergantung pada jenis kejahatan yang diduga dilakukan, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penahanan Maksimal 1 x 24 Jam
Penahanan maksimal 1 x 24 jam hanya berlaku untuk kasus-kasus kejahatan ringan, seperti pencurian dengan kerugian yang tidak terlalu besar. Apabila setelah 1 x 24 jam aparat penegak hukum masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka harus segera membebaskan tersangka atau terdakwa.
2. Penahanan Maksimal 14 Hari
Penahanan maksimal 14 hari berlaku untuk kasus-kasus kejahatan sedang, seperti kasus korupsi atau penipuan. Apabila setelah 14 hari aparat penegak hukum masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka dapat memperpanjang masa penahanan dengan izin dari hakim pengadilan.
3. Penahanan Maksimal 30 Hari
Penahanan maksimal 30 hari berlaku untuk kasus-kasus kejahatan berat, seperti pembunuhan atau terorisme. Masa penahanan ini dapat diperpanjang dengan izin dari hakim pengadilan.
Konsekuensi Pelanggaran Pasal 98 KUHAP
Apabila aparat penegak hukum melanggar Pasal 98 KUHAP, maka mereka dapat dikenakan sanksi atau tindakan hukum. Beberapa konsekuensi pelanggaran Pasal 98 KUHAP antara lain:
Pidana
Apabila aparat penegak hukum melakukan penangkapan atau penahanan yang melanggar Pasal 98 KUHAP, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda.
Pembebasan Tersangka atau Terdakwa
Apabila aparat penegak hukum melakukan penangkapan atau penahanan yang melanggar Pasal 98 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat meminta pembebasan dengan alasan telah dilakukan penahanan yang tidak sah.
Gugatan Hukum
Tersangka atau terdakwa yang merasa hak-haknya dilanggar selama proses penangkapan dan penahanan dapat mengajukan gugatan hukum terhadap aparat penegak hukum yang bertanggung jawab.
Kesimpulan
Pasal 98 KUHAP adalah ketentuan penting yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Pasal ini dijelaskan beberapa prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum agar penangkapan dan penahanan seseorang dapat dianggap sah.
Apabila Pasal 98 KUHAP dilanggar, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan gugatan hukum dan aparat penegak hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penangkapan dan penahanan untuk memahami dan mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP ini.