Pendahuluan
Pp 14 Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah yang baru-baru ini dikeluarkan untuk mengatur tentang pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pemberian Kredit Mikro (PKM). Peraturan ini terbit pada tanggal 25 Februari 2021 dan berlaku sejak tanggal 1 April 2021. Peraturan ini penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
Tujuan Pp 14 Tahun 2021
Tujuan dari Pp 14 Tahun 2021 adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat dan kredit mikro.
Pelaku Usaha yang Diuntungkan
Pp 14 Tahun 2021 membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pelaku usaha yang termasuk dalam kategori ini antara lain usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan badan usaha milik desa.
Persyaratan Pemberian KUR dan PKM
Untuk memperoleh kredit usaha rakyat dan kredit mikro sesuai dengan Pp 14 Tahun 2021, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pertama, pelaku usaha harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal selama 1 tahun dan tercatat dalam sistem administrasi kewirausahaan nasional. Kedua, pelaku usaha harus memiliki jaminan yang dapat diterima oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Jaminan tersebut bisa berupa jaminan kebendaan, jaminan keuangan, atau jaminan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan Bunga dan Biaya Administrasi
Peraturan Pp 14 Tahun 2021 juga mengatur tentang bunga dan biaya administrasi yang dikenakan pada pemberian kredit usaha rakyat dan kredit mikro. Bunga yang dikenakan pada kredit usaha rakyat maksimal 7 persen per tahun, sedangkan bunga yang dikenakan pada kredit mikro maksimal 12 persen per tahun. Sementara itu, biaya administrasi yang dikenakan pada pemberian kredit usaha rakyat dan kredit mikro tidak boleh melebihi 1 persen dari jumlah plafon kredit.
Proses Pemberian KUR dan PKM
Proses pemberian KUR dan PKM berdasarkan Pp 14 Tahun 2021 terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah permintaan kredit, dimana pelaku usaha membuat permohonan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Tahapan kedua adalah analisis kelayakan kredit, dimana bank atau lembaga keuangan akan melakukan penilaian terhadap kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha sesuai dengan tujuan pengajuan kredit. Tahapan ketiga adalah penetapan plafon kredit, dimana bank atau lembaga keuangan akan menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Tahapan keempat adalah penyaluran kredit, dimana bank atau lembaga keuangan akan menyalurkan dana kredit ke pelaku usaha. Tahapan terakhir adalah pengawasan dan pengembalian kredit, dimana bank atau lembaga keuangan akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan kredit dan melakukan pengawasan terhadap pengembalian kredit.
Kesimpulan
Pp 14 Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pelaku usaha yang ingin memperoleh kredit usaha rakyat dan kredit mikro sesuai dengan Pp 14 Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti proses pemberian kredit yang telah diatur. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.