Indonesia adalah negara yang memiliki hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, terkadang terdapat keadaan dimana pemerintah membutuhkan perubahan atau penambahan peraturan dengan cepat. Oleh karena itu, dibuatlah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusinya.
Apa itu Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
Perppu adalah rancangan peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengisi kekosongan atau keadaan darurat dalam hal hukum dan peraturan. Perppu dibuat oleh presiden atas persetujuan DPR jika terjadi keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tidak dapat menunggu proses pembuatan undang-undang secara normal.
Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan berlaku selama 1 tahun sejak dikeluarkan. Setelah itu, Perppu harus segera disahkan atau dicabut oleh DPR dalam waktu kurang dari 30 hari setelah sidang paripurna dibuka.
Siapa yang dapat membuat Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
Perppu dapat dibuat oleh pemerintah, yaitu presiden dengan persetujuan DPR. Namun, Perppu dapat juga diusulkan oleh DPR dan dibuat oleh presiden. Hal ini terjadi jika DPR menilai ada keadaan yang memerlukan tindakan cepat dalam hal hukum dan peraturan.
Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
Perppu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Beberapa kelebihan dari Perppu di antaranya:
- Tindakan cepat dalam mengisi kekosongan atau keadaan darurat dalam hal hukum dan peraturan.
- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, instansi pemerintah dan pengusaha.
- Tidak terkendala oleh proses pembuatan undang-undang yang panjang dan rumit.
Namun, terdapat juga beberapa kekurangan dalam penggunaan Perppu, di antaranya:
- Tidak melalui proses pembuatan undang-undang yang demokratis dan transparan.
- Memiliki risiko kekuasaan yang terlalu besar pada pemerintah.
- Tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau pendapat.
Bagaimana pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan?
Pembuatan Perppu dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya:
- Penetapan keadaan yang memerlukan tindakan cepat dalam hal hukum dan peraturan oleh pemerintah atau DPR.
- Pembuatan rancangan Perppu oleh pemerintah atau DPR.
- Persetujuan DPR terhadap rancangan Perppu yang diajukan oleh pemerintah.
- Penandatanganan Perppu oleh presiden.
- Pengumuman Perppu kepada masyarakat.
Contoh penggunaan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Beberapa contoh penggunaan Perppu di Indonesia, di antaranya:
- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Jumlah Uang Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Perppu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kesimpulan
Perppu adalah rancangan peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengisi kekosongan atau keadaan darurat dalam hal hukum dan peraturan. Perppu dapat dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR atau diusulkan oleh DPR dan dibuat oleh presiden. Perppu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya, namun dapat memberikan tindakan cepat dalam mengisi kekosongan atau keadaan darurat dalam hal hukum dan peraturan. Penggunaan Perppu juga membutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.